1002420897

Perizinan setelah UU Cipta Kerja

Tue, 11 Jan 2022 09:55:11 GMT

PERIZINAN USAHA SETELAH UU CIPTA KERJA

Sebagai salah satu peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 (“PP No 5/2021”) yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur mengenai pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Walaupun PP No 5 tahun 2021 telah berlaku pada tanggal 2 Februari 2021, namun pelaksanaan sistem OSS terbaru yang telah mengikuti PP No 5/2021 tersebut akan efektif berlaku pada tanggal 2 Juni 2021. Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum efektif maka kelanjutannya proses perizinannya akan mengikuti ketentuan PP No 5 tahun 2021.

Pelaksanaan sistem OSS sendiri masih akan memakai prinsip lama yaitu asesmen mandiri oleh Pelaku Usaha, dimana Pelaku Usaha diharapkan sudah mengetahui peraturan-peraturan terkait mengenai kegiatan usahanya tersebut pada saat proses pengajuan perizinan terkait usahanya. Dalam hal ini Pelaku Usaha diharapkan dapat melakukan analisa kepatuhan (compliance) mandiri. Kami sarankan Pelaku Usaha untuk melakukan koordinasi dengan notaris atau konsultan untuk melakukan analisa mandiri atas perizinan-perizinannya.

Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha berdasarkan PP No 5/2021 dilakukan oleh lembaga-lembaga berikut sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I PP No 5/2021:

a. Lembaga OSS;

b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi atas nama

gubernur;

d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;

e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan

f. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

a. Bahwa untuk kegiatan usaha yang terdapat (a) Penanaman Modal Asing; dan/atau (b) Penanaman

Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat

dan pemerintah negara lain, maka kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh

kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan Perizinan

Berusaha dilakukan oleh Administrator KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang KEK; atau

c. Balam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan Perizinan

Berusaha dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang KPBPB.

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor: kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup dan kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat, dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; pertahanan dan keamanan; dan ketenagakerjaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan:

a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;

b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

PP No 5/2021 mempunyai 3 lampiran yaitu:

- Lampiran I mengatur mengenai Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha.

- Lampiran II mengatur Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sector.

- Lampiran III mengatur Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha dikategorikan kedalam beberapa jenis Risiko sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah dilaksanakan dengan

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk

melaksanakan kegiatan usaha.

NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil

(UMK), akan berlaku juga sebagai:

a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau

b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di

bidang jaminan produk halal.

2. Kegiatan Usaha dengan Risiko Menengah Rendah

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar

Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk

pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan

usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

3. Kegiatan Usaha dengan Risiko Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar

Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Setelah memperoleh NIB Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

4. Kegiatan Usaha dengan Risiko Tinggi

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa:

a. NIB; dan

b. lzin

lzin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebelum memperoleh Izin, Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB dan Izin merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial kegiatan usaha. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Perseroan Perorangan (UMKM)

Mon, 10 Jan 2022 07:39:47 GMT

PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN YANG TERMASUK KRITERIA UMKM

Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law (“UU Cipta Kerja”) telah merubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 (“UU PT”) untuk memberi ruang kemudahan bagi pendirian perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro Kecil-Menengah (UMKM). Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 (“PP No 8/2021”) tentang hal-hal mengenai antara lain pendirian perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMKM tersebut.

Apa saja hal-hal penting dalam pendirian perusahaan yang memenuhi kriteria UMKM, khususnya perseroan perorangan? Silakan dilihat dibawah ini.

Perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dapat didirikan oleh:

a. 1 (satu) orang; atau

b. 2 (dua) orang atau lebih pendiri

Artikel ini hanya membahas mengenai perseroan perorangan yaitu perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 8/2021.

Permodalan

Besaran modal perseroan dalam UU PT telah dirubah oleh UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri perseroan. Namun untuk usaha tertentu yang telah diatur permodalannya dalam suatu undang-undang atau peraturan lainnya maka harus tetap diperhatikan ketentuan tersebut.

Perseroan baik perorangan atau lebih wajib memiliki modal dasar perseroan yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 persen yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pendaftaran

Untuk perseroan perorangan pendiriannya cukup berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah pernyataan tersebut didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan syarat berusia paling rendah 17 tahun dan harus cakap hukum.

Pernyataan pendirian tersebut memuat sejumlah informasi antara lain nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan maksud serta tujuan serta kegiatan usaha. Pernyataan pendirian juga berisi informasi jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseroan perorangan, dan data lengkap pendiri, direktur, serta pemegang saham perseroan.

Laporan Keuangan

Perseroan perorangan juga diwajibkan membuat laporan keuangan dan disampaikan kepada menteri. Sementara itu, penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Format isian penyampaian laporan keuangan memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian hak akses atas layanan dan pencabutan status badan hukum.

Perubahan

Apabila pendiri Perseroan perorangan ingin melakukan perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan maka dapat melakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan perorangan. Perubahan yang diinginkan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham. Pernyataan perubahan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.

Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan biasa jika pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau perseroan perseorangan tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UMKM

Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan biasa harus melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Pembubaran

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Pembubaran Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

a. berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan

hukum sama dengan rapat umum pemegang saham;

b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah

berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya

kepailitan;

e. harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi

sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang; atau

f. dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan

perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Apakah Anda mempunyai pertanyaan? Silakan hubungi kami. Kami bisa membantu Anda mendirikan perusahaan UMKM Anda.

Pembubaran Perseroan melalui RUPS

Fri, 07 Jan 2022 08:47:26 GMT

Pembubaran Perusahaan Melalui Keputusan RUPS. Apa saja yang harus diperhatikan?

Apabila Anda ingin membubarkan perusahaan Anda, salah satu cara pembubaran yang bisa dilakukan adalah melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembubaran melalui keputusan RUPS ini telah diatur dalam Bab X Undang-undang No 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Pasal 144 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

Berapa kuorum kehadiran dan jumlah voting yang diperlukan dalam RUPS?

Pasal 89 ayat 1 UUPT menyatakan jumlah kuorum kehadiran RUPS tentang pembubaran Perseroan adalah sah apabila rapat dilangsungkan dengan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut. Selanjutnya keputusan RUPS untuk membubarkan perseroan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pengecualian terhadap ketentuan ini diberikan kepada perusahaan yang dalam anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Bagaimana bila kuorum kehadiran pada RUPS tidak tercapai?

Jika kuorum kehadiran pada RUPS tidak tercapai maka perusahaan dapat mengadakan RUPS kedua. Kuorum kehadiran pada RUPS kedua adalah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pengecualian terhadap ketentuan ini diberikan kepada perusahaan yang dalam anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Mengingat bahwa keputusan pembubaran perseroan adalah keputusan yang penting, sangat disarankan untuk memperoleh persetujuan 100% dari pemegang saham, untuk menghindari konflik dimasa depan.

Selain melalui proses RUPS, persetujuan pembubaran perseroan juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme keputusan sirkuler.

Apakah Anda mempunyai pertanyaan? Silakan berkonsultasi dengan kami.

Tata Kelola Perusahaan Dalam Bisnis

Fri, 11 Jun 2021 02:59:36 GMT

Tata Kelola Perusahaan Dalam Bisnis

Tata Kelola Perusahaan pada saat ini bukanlah praktek yang umum dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Prioritas utama bagi pelaku bisnis kecil biasanya adalah bagaimana caranya bisnis tetap dapat berjalan dan lebih fokus pada pengembangan market yang lebih luas sehingga penerapan tata kelola usaha mungkin menjadi prioritas paling bawah.

Namun yang perlu diingat oleh pelaku bisnis, menerapkan tata kelola perusahaan, walaupun hanya tata kelola usaha sederhana, misalnya melakukan pembukuan yang teratur, dapat menghindari perusahaan dari kerugian atau mismanagemen sehingga menjadikan fondasi bisnis Anda lebih kuat dan bisnis Anda dapat lebih berkembang.

Tata kelola perusahaan atau yang lebih popular dikenal dengan istilah Corporate Governance didefinisikan secara umum oleh International Finance Corporation (“IFC”) sebagai “the structures and processes by which companies are directed and controlled” yaitu suatu struktur dan proses yang merumuskan bagaimana suatu perusahaan tersebut diatur dan dikelola.

Sementara The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yang telah menerbitkan Principles of Corporate Governance pada tahun 1999 dan diperbaharui pada tahun 2004 dan 2015 menawarkan perumusan yang lebih lengkap mengenai apa yang disebut dengan tata kelola perusahaan, yaitu: “Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.” Secara singkat menurut OECD, tata kelola perusahaan melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan dengan dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan menyediakan struktur yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dan cara-cara untuk memantau kinerja perusahaan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan menitikberatkan pada suatu struktur dalam perseroan yang mengatur organ-organ didalamnya, yang mengatur suatu pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ tersebut.

Peraturan mengenai tata kelola perusahaan banyak dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut memerlukan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan diatur melalui aturan yang lebih spesifik.

Sedangkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak memberikan definisi mengenai tata kelola perusahaan secara eksplisit. Namun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diatur secara implisit didalam UU PT.

Asas tata kelola perusahaan yang umumnya diterapkan di Indonesia memakai asas TARIF yang merupakan singkatan dari Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung jawab (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kesetaraan (Fairness).

1. Keterbukaan (Transparency)

Prinsip ini memastikan bahwa struktur tata kelola perusahaan harus dapat memastikan bahwa keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu diberikan kepada pemangku kepentingan untuk semua informasi material perusahaan termasuk informasi mengenai status keuangan, struktur tata kelola, kinerja dan kepemilikan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Struktur tata kelola perusahaan harus memastikan arah strategis perusahaan, pemantauan yang efektif oleh manajemen perusahaan dan akuntabilitas manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

3. Tanggung jawab (Responsibility)

Struktur tata kelola perusahaan harus menjabarkan hak-hak dari pemangku kepentingan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan untuk kejayaan dan keberlanjutan usaha.

4. Kemandirian (Independency)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keaadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

5. Kesetaraan (Fairness)

Struktur tata kelola perusahaan harus melindungi hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil dari semua pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham harus mendapatkan ganti rugi yang sama apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Sekilas Tentang Ketentuan Upah Minimum

Tue, 08 Jun 2021 02:47:44 GMT

SEKILAS TENTANG KETENTUAN UPAH MINIMUM

Ketika pengusaha/pebisnis ingin mempekerjakan karyawan, salah satu keputusan penting adalah mengetahui berapa upah yang harus dibayarkan. Pada saat pengusaha/pebisnis mempersiapkan struktur upah, Anda perlu mengetahui ketentuan standar mengenai pengupahan karyawan.

Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan ketentuan mengenai Upah minimum yang wajib dibayarkan kepada pekerja/karyawan. Peraturan-peraturan mengenai Upah minimum tersebut melarang Anda membayar kurang dari Upah minimum. Tidak ada larangan untuk Anda jika membayar lebih dari Upah minimum.

Peraturan mengenai pengupahan wajib dipatuhi oleh pengusaha/pebisnis akan tergantung pada lokasi provinsi atau kota dimana bisnis itu berada. Beberapa informasi penting untuk para pengusaha/bisnis mengenai Upah minimum sebagai berikut:

Upah minimum adalah upah bulanan yang terendah yang dapat dibayarkan kepada pekerja. Upah minimum akan bervariasi tergantung kepada provinsi atau kota bisnis itu berdomisili.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Gubernur atas rekomendasi dewan pengupahan provinsi menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun dengan suatu Keputusan Gubernur yang diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.

Gubernur dapat juga menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang memenuhi syarat tertentu (pertumbuhan ekenomi kota/kabupaten selalu positif atau lebih tinggi dari provinsi) melalui keputusan Gubernur yang diumumkan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.

Upah minimum provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan akan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya

Peraturan mengenai upah minimum tidak berlaku bagi usaha mikro dan usaha kecil. Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/karyawan. Kesepakatan upah tersebut wajib memenuhi sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Sebagai catatan, ketentuan mengenai Upah minimum sektoral telah dihapuskan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Pasal 81 angka 26 sehingga ketentuan Upah minimum sektoral sudah tidak berlaku.

Apakah dengan dihapusnya Upah minimum sektoral maka upah pekerja yang telah diberikan yang memenuhi Upah minimum sektoral dapat diturunkan untuk mengikuti Upah minimum provinsi atau kabupaten/kota? Jawabannya tidak. Dalam Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah minimimum yang ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja maka pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan Upah tersebut. Adapun untuk pekerja/karyawan baru, pengusaha dapat mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

Mengenal Restrukturisasi Perusahaan

sites@tailorbrands.com — Mon, 07 Jun 2021 02:11:57 GMT

Mengenal Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi adalah istilah dalam bidang manajemen untuk suatu tindakan menata ulang struktur perusahaan, kepemilikan perusahaan, atau menata ulang sistem operasional atau sistem hukum atau keuangan dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit perusahaan atau membuat struktur organisasi perusahaan lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini atau di masa depan.

Secara umum dikenal dua jenis restrukturisasi, sebagai berikut:

Restrukturisasi keuangan.
Restrukturisasi ini dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi finansial atau masalah hukum sehingga diperlukan restrukturisasi keuangan agar perusahaan dapat bertahan atau mendapat profit yang maksimal. Misalnya, perusahaan memilih untuk melakukan restrukturisasi hutang untuk memanfaatkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah atau untuk mendapatkan dana segar untuk modal atau investasi.
Restrukturisasi organisasi; sering dilaksanakan karena alasan finansial tetapi restrukturisasi ini berfokus pada perubahan struktural perusahaan. Contoh sederhana dari restrukturisasi organisasi adalah pengurangan karyawan atau perampingan struktur organisasi internal. Contoh lain dari restrukturisasi organisasi adalah penggabungan sinergi beberapa perusahan yang terjadi karena merger atau akuisisi.

Adapun alasan-alasan kenapa perusahaan melakukan restrukturisasi bisa bervariasi, namun secara umum terdapat kesamaan alasan yaitu bahwa tindakan restrukturisasi biasanya muncul dari keinginan untuk memaksimalkan aset/kinerja perusahaan atau perusahaan mencoba fokus untuk melaksanakan strategi bisnis yang baru. Dibawah ini adalah beberapa alasan yang dapat mendasari dilakukanya restrukturisasi antara lain sebagai berikut:

Perubahan Strategi: Salah satu contohnya adalah manajemen perusahaan ingin kembali kepada strategi inti perusahaan. Untuk mencapai tujuannya, manajemen perusahaan akan melepaskan divisi yang berkinerja buruk atau menjual anak perusahaan atau aset yang tidak berkontribusi terhadap strategi inti tersebut. Pada situasi lain, perubahan strategi juga dapat menyebabkan perusahaan untuk mempertimbangkan penggabungan sinergi beberapa anak perusahaannya atau dengan perusahaan lain (contoh merger atau akuisisi).
Berkurangnya Profit: Satu contoh yang bisa disebutkan adalah divisi atau anak perusahaan yang dibentuk mungkin tidak dapat menghasilkan profit yang cukup untuk menutupi biaya modal perusahaan sehingga mempengaruhi keuangan perusahaan induk. Hal itu mungkin disebabkan oleh kinerja usaha yang buruk atau penurunan profitabilitas usaha atau berkurangnya efisiensi sehingga perusahaan mempertimbangkan untuk melepaskan divisi atau anak usaha tersebut.
Reverse Synergy (Sinergi Terbalik): Konsep yang bertolak belakang dengan prinsip sinergi. Contoh dari konsep ini adalah spin off atau divestasi dimana perusahaan justru melepaskan divisi atau anak perusahaannya.
Mencari Dana Segar: Jika perusahaan melepaskan unit usaha yang tidak produktif maka dana segar akan masuk kepada perusahaan dan dengan demikian perusahaan dapat mengurangi beban hutang.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan strategi restrukturisasi antara lain adalah sebagai berikut:

• Masalah hukum dan prosedur perijinan

• Aspek akuntansi

• Aspek sinergi sumber daya manusia

• Aspek valuasi dan pendanaan

• Aspek perpajakan

• Aspek persaingan usaha

Beberapa contoh jenis strategi Restrukturisasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Merger atau Penggabungan
Ini adalah konsep di mana dua atau lebih badan usaha digabung menjadi satu, baik dengan cara peleburan satu perusahaan kedalam perusahaan lain atau suatu merger menimbulkan pembentukan perusahaan baru. Merger atau penggabungan mungkin terjadi karena adanya masalah finansial namun lebih sering dilakukan karena penggabungan sinergi antara dua atau beberapa perusahaan.
Divestasi
Divestasi terjadi ketika perusahaan menjual atau melikuidasi aset atau anak perusahaannya.
Pengambilalihan atau Akuisisi
Pada konsep pengambilalihan, suatu perusahaan yang melakukan pengambilalihan akan mengambil kendali keseluruhan atas perusahaan target.
Usaha Patungan (Joint Venture)
Dalam strategi ini, suatu entitas baru dibentuk oleh dua atau lebih perusahaan yang sepakat untuk bekerjasama. Para pihak yang membentuk usaha patungan tersebut sepakat untuk memberikan kontribusi secara proporsional sebagaimana disepakati dan juga berbagi biaya, pendapatan dan kendali atas perusahaan patungan tersebut.
Aliansi Strategis:
Di bawah strategi ini, dua entitas atau lebih membuat kesepakatan untuk bekerja sama satu sama lain, untuk mencapai tujuan tertentu sambil tetap bertindak sebagai organisasi independen.

Tips Membuat Kontrak Bisnis

sites@tailorbrands.com — Fri, 04 Jun 2021 02:11:57 GMT

Tips Membuat Kontrak Bisnis

Mungkin masih banyak orang yang enggan membuat kontrak bisnis dengan alasan bahwa pihak-pihak terkait adalah kawan yang sudah sering bekerja sama dan adanya suatu kontrak dianggap sebagai penghalang karena hubungan yang sudah terjalin akan menjadi kurang fleksibel. Kemudian banyak orang juga berpikir bahwa membuat kontrak itu sulit sehingga membuat jalannya usaha terhambat. Banyak orang terjebak dengan pemikiran bahwa kontrak itu dokumen tebal dan penuh dengan jargon-jargon hukum yang sulit dimengerti. Namun perlu dipahami bahwa kontrak berasal dari adanya kesepakatan antara para pihak. Kontrak merupakan penjabaran dari kesepakatan tersebut sehingga kontrak penting untuk dibuat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses membuat kontrak adalah sebagai berikut:

Tertulis

Kontrak bisnis sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis karena kontrak tertulis mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

“ Keep it simple ” – Buatlah secara sederhana

Kontrak sebaiknya memakai bahasa sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Hindarkan penggunaan istilah hukum yang tidak dimengerti oleh para pihak.

Berurusan dengan orang yang tepat

Harap dipastikan bahwa pihak yang Anda ajak bernegosiasi adalah orang yang tepat. Jangan membuang waktu bernegosiasi dengan orang yang tidak punya kewenangan membuat keputusan. Hal ini membuat proses negosiasi akan menjadi berlarut-larut. Jangan ragu bertanya. Anda harus memastikan bahwa pihak yang Anda ajak bernegosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu memastikan kerjasama bisnis terjalin untuk kepentingan bersama.

Identifikasikan para pihak dengan tepat.

Harap memastikan identitas badan hukum atau pihak-pihak yang berwenang mewakilinya dengan tepat. Apabila Anda bekerja sama dengan badan hukum maka pastikan keabsahan nama badan hukum tertera dalam kontrak berikut dengan nama orang yang mewakili badan hukum tersebut secara sah. Begitupula apabila Anda bekerjasama dengan perorangan.

Masukkan semua detail.

Isi utama dari kontrak adalah detail pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Karena itu sebaiknya Anda memasukkan semua detail kedalam kontrak dengan jelas. Apabila ada poin kesepakatan yang terlewat, dapat segera dilakukan perubahan kontrak yang kemudian ditandatangani kembali oleh para pihak. Harap diingat bahwa kekuatan pembuktian dokumen tertulis lebih kuat daripada perjanjian lisan.

Masukkan semua detail mengenai kewajiban pembayaran.

Uang dapat menjadi masalah utama dalam kontrak bisnis. Karena itu semua detail mengenai siapa harus membayar apa dan kapan dibayar harus dijelaskan secara detail. Sanksi-sanksi apabila ada keterlambatan kewajiban atau pembayaran juga harus detail dimasukkan dalam kontrak bisnis tersebut. Kontrak bisnis dibuat dalam semangat kepercayaan, namun kita juga harus siap menghadapi kemungkinan terburuk.

Kesepakatan atas alasan-alasan untuk mengakhiri kontrak.

Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pengakhiran kontrak juga harus dibicarakan pada saat negosiasi. Walaupun kontrak bisnis dibuat dengan harapan kerjasama bisa berlangsung baik, dan memang seringkali berlangsung baik, namun kita harus siap dengan kemungkinan kontrak tidak berjalan sukses .

Kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan.

Dalam kontrak bisnis, kita harus siap dengan kemungkinan adanya perselisihan dengan pihak yang kita ajak kerjasama. Para pihak sebaiknya membuat kesepakatan diawal tentang penyelesaian perselisihan seperti apa yang akan dipakai apabila salah satu pihak membuat kesalahan. Apakah penyelesaian melalui pengadilan atau mediasi atau arbitrase? Lokasi pengadilan atau mediasi/arbitrase juga menjadi keterangan yang penting untuk dimasukkan dalam kontrak.

Hukum yang mengatur kontrak.

Apabila para pihak berdomisili di Indonesia tentu memakai hukum Indonesia. Tetapi apabila salah satu pihak tidak berdomisili di Indonesia maka pilihan hukum yang mengatur kontrak menjadi penting.

MEREK

Tue, 01 Jun 2021 02:11:57 GMT

Merek

Kita mengenal ungkapan “tak kenal maka tak sayang”. Hal pertama yang biasa dikenal orang adalah nama. Dalam dunia usaha nama identik dengan merek. Jaman sekarang mungkin banyak orang yang sudah paham nilai dari suatu merek atau nama terkenal sehingga ungkapan “apalah arti sebuah nama?” akan menjadi “seberapa terkenal namamu/merekmu?” Apabila Anda baru memulai usaha mungkin Anda belum berpikir memberi nama bisnis Anda secara serius. Anda mungkin bertanya-tanya apa saja keuntungannya mempunyai hak atas merek? Apa saja yang bisa dijadikan merek? Bagaimana cara saya memulai?

Hak Atas Kekayaan Intelektual
Merek dagang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HAKI. Perlindungan lain dalam HAKI antara lain adalah Hak Cipta dan Paten. Hak Cipta adalah perlindungan yang diberikan kepada seseorang atas ciptaan atau karya kreatifnya. Sementara Hak Paten adalah perlindungan yang diberikan kepada penemuan atau inovasi seseorang. Secara umum semua perlindungan tersebut dirancang supaya orang lain tidak dapat memanfaatkan ide atau hasil pekerjaan Anda tanpa seijin Anda.

Disini kita akan focus kepada pembahasan Merek dagang.

Apa itu Merek dagang?

Secara umum Merek dagang berlaku untuk tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dengan kata lain perlindungan atas Merek dagang meliputi perlindungan atas nama bisnis, simbol, logo, suara dan bahkan warna yang melambangkan Merek dagang Anda tersebut. Tentu Anda mengetahui nama merek air mineral. Merek ini sangat terkenal sehingga orang sering menyebutnya sebagai pengganti kata ‘air mineral’. Mungkin juga Anda pernah mendengar nada dering khas dari tukang es krim keliling. Semua itu adalah Merek dagang yang sudah terdaftar dan dikenal oleh konsumen. Merek dagang yang telah terdaftar akan berlaku selama sepuluh tahun dan setelah itu dapat diperpanjang.

Mengapa Anda harus mulai memikirkan Merek dagang Anda?
Mungkin Anda berpikir bahwa bisnis Anda masih kecil sedangkan Merek dagang hanya diperlukan untuk konsumen global. Tetapi yang perlu Anda ingat adalah melindungi kerja keras dan Merek sama pentingnya baik untuk bisnis kecil ataupun perusahaan besar. Merek berbentuk logo mungkin merupakan Merek yang paling umum dipakai oleh bisnis kecil. Tetapi Anda juga bisa berkreasi dengan Merek berbentuk simbol, kata, kemasan dan bahkan suara. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Merek dagang yang ingin Anda daftarkan, silakan berkonsultasi dengan kami.

Kami merekomendasikan Anda untuk menciptakan Merek dagang Anda yang seunik mungkin dengan tujuan mempunyai ciri pembeda dengan merek lain sehingga dapat mudah dikenali dan keunikannya membuat Merek Anda lebih menonjol. Memiliki Merek dagang terdaftar adalah salah satu langkah penting untuk melindungi identitas bisnis Anda dan membuat Anda selangkah lebih maju dari kompetitor Anda.

Langkah awal untuk memeriksa apakah calon Merek Anda dapat didaftarkan adalah mengecek apakah Merek tersebut sudah terdaftar atau memiliki kemiripan dengan Merek dagang milik orang lain. Anda dapat melakukan pengecekan mandiri pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.